IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN KAITANNYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota)

Anggeni, Fhaiza (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN KAITANNYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota). Skripsi thesis, Fakultas Syariah.

	Text (Cover, Abstrak, Lembar Pengesahan) Cover, Abstrak, Pengesahan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) bab 1 ani pdf.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) bab 3 ani pdf.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V, DAFTAR PUSTAKA) bab 5 dafpustaka ani pdf.pdf - Published Version Download (751kB)
	Text (FULL TEXT) skripsi full watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi keberadaan perda syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah yang pelaksanaan sanksinya dirasa merugikan masyarakat terkait dengan proses pemberian pelayanan publik. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 tentang kewajiban berpakaian muslim di Nagari Sungai Kamuyang? 2) Bagaimana relevansi Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah dengan asas pelayanan publik?. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul diolah dan ditulis dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Sebagai wadah penerapan nilai-nilai agama di tengah masyarakat kewajiban berpakaian muslim di Nagari Sungai Kamuyang sudah dijalankan sesuai dengan aturan, faktor penghambat pelaksanaan yaitu: pertama kurangnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah nagari kepada masyarakar; kedua aturan berpakaian dan sanksi terkait aturan berpakaian berdasarkan perda dalam berurusan ke Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang kurang terperinci dengan baik. 2) Aturan kewajiban berpakaian muslim dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan pelayanan publik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sanksinya yakni keadilan dan kepastian hukum. Kedua, pelayanan juga harus memperhatikan konsep aesthetics yakni bermakna terlihat baik atau bagus, sehingga menciptakan kesan baik dan indah dipandang. Hal ini akan membuat proses layanan menjadi lebih nyaman. Kata Kunci: Implementasi, Berpakaian Muslim, Pelayanan Publik.

Actions (login required)

View Item