Analisis Calon Perseorangan Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gurbernur, Bupati, dan Walikota Perspektif Siyasah Dusturiyah

Irwandi, Rahma Dani Dian (2022) Analisis Calon Perseorangan Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gurbernur, Bupati, dan Walikota Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) Rahma Dani Dian Irwandi_1813030063_Cover - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB 1) Rahma Dani Dian Irwandi_1813030063_Bab1 - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Download (500kB)
	Text (BAB 2) Rahma Dani Dian Irwandi_1813030063_Bab2 - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text (BAB 3) Rahma Dani Dian Irwandi_1813030063_Bab3 - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Download (692kB)
	Text (BAB 4) Rahma Dani Dian Irwandi_1813030063_Bab4 - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text (BAB 5) Rahma Dani Dian Irwandi_1813030063_Bab5-Daftar Pustaka - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (FULLTEXT) RAHMA DANI DIAN IRWANDI_1813030063__FULLTEXT - Rahma Dani Dian Irwandi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 menyatakan membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah, namun pada prakteknya menjadi calon kepala daerah perseorangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Salah satu syarat yaitu para calon harus melakukan pengumpulan sekian ribu KTP. Seperti dalam ketentuan Pasal 41 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Kemudian dalam siyasah dusturiyah tidak ada sistem pencalonan dari partai maupun perseorangan, sehingga untuk menetapkan pemimpin tidak berdasarkan jumlah suara atau syarat dukungan karena menurut siyasah dusturiyah pemimpin dipilih oleh ahl hall al aqd. Pertanyaan penelitian ada 2, yakni: Pertama Bagaimana Pengaturan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah? Kedua Bagaiman Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap persyaratan calon perseorangan dalam pilkada? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahan sekunder dari dokumen, jurnal, laporan-laporan, dan buku-buku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa syarat yang diberikan kepala calon kepala daerah dari calon perseorangan ada yang sesuai dengan siyasah dusturiyah dan ada yang tidak. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pengaturan calon kepala daerah pada pasal 41 menyatakan bahwa untuk menjadi kepala daerah dari jalur perseorangan harus mengumpulkan dukungan dari calon pemilih 6,5-10 persen. Hal ini tidak sejalan dengan konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah, karena pada dasarnya prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Actions (login required)

View Item