Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)(Studi Kasus Nagari Panti Selatan. Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)

Rahma, Siti (2022) Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 2 Tahun 2021 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)(Studi Kasus Nagari Panti Selatan. Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman). Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) Siti Rahma_1813030043_Cover,dll; - Siti Rahma.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB 1) Siti Rahma_1813030043_BAB I - Siti Rahma.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 2) Siti Rahma_1813030043_BAB II - Siti Rahma.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB 3) Siti Rahma_1813030043_BAB III - Siti Rahma.pdf - Published Version Download (712kB)
	Text (BAB 4) Siti Rahma_1813030043_BAB IV - Siti Rahma.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB 5) Siti Rahma_1813030043_BAB V - Siti Rahma.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text (FULL TEXT) Siti Rahma_1813030043_Full Text - Siti Rahma.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya masyarakat sebagai pelaku usaha yang belum menerima dana bantuan dan yang sudah menerima bantuan namun tidak menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Nagari Panti Selatan masih belum berjalan baik dengan salah satu ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah No. 2 Tahun 2021 yang berbunyi "BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM". Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro? 2) kendala apa saja yang mengakibatkan tidak cairnya dana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro? 3) bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan berupa bahan data primer dan sekunder. Bahan data Primer diperoleh dari struktur pemerintah nagari dengan data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya. Hasil pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, masih belum berjalan dengan baik karena masih ada masyarakat pelaku usaha mikro yang belum menerima dana bantuan di masa pandemi covid-19. Kendala yang mengakibatkan tidak cairnya dana bantuan pemerintahbagi pelaku usaha mikro, disebabkan karna tidak adanya Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Induk Berusaha ((NIB). Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, belum terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang tidak terdata, namun menerima dana bantuan.BPUM sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana tata cara distribusi kekayaan negara salah satunya untuk orang-orang yang memerlukan (dzawil hajat) termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Pemberian bantuan ini masuk dalam kategori pos pengeluaran dan perbelanjaan negara yang dinamakan dengan al athiyah wa ala minan lil udaba' wal ulama.

Actions (login required)

View Item