Penegakan Hukum Peraturan Menteri Kelautan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai Terhadap Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pantal Muaro Lasak Padang)

Taufik, Taufik (2022) Penegakan Hukum Peraturan Menteri Kelautan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai Terhadap Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Pantal Muaro Lasak Padang). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) TAUFIK_1713040202_COVER-DAFTAR ISI - Taufik.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) TAUFIK_1713040202_BAB I - Taufik.pdf - Published Version Download (483kB)
	Text (Bab 2) TAUFIK_1713040202_BAB II - Taufik.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	Text (Bab 3) TAUFIK_1713040202_BAB III - Taufik.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Bab 4) TAUFIK_1713040202_BAB IV - Taufik.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text (Bab 5) TAUFIK_1713040202_BAB V-DAFTAR PUSTAKA - Taufik.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Fulltext) TAUFIK_1713040202_SKRIPSI FULL TEXT - Taufik(1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh kegiatan yang dilakukan PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana penegakan hukum Peraturan Menteri Kelautan Nomor 21 Tahun 2018 terhadap tempat usaha pedagang kaki lima di' Pantai Muara Lasak Padang. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penults menggunakan pendekatan yuridis sosioldgis, dengan analisis data yaitu, observasi, wawaneara dengan delapan narasurnber, Ibu Yulza Ermita, SP" MM, 8apak Riko Afriwan, Uni Yuli, Pak Zul, Pak Suli, Pak Udin, Ibu lea studi dokumentasi serta analisis data, menyajikan data dan melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan. Pertama, bentuk-bentuk penegakan hukurn yang dilakukan melakukan razia dengan rnenerribkan para pedagang. teguran yang diberikan seeara lisan, serta pemanggilan terhadp PKL untuk diberikan peringatan. Kedua, faktor pendukungnya adalah sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah agar tereiptanya aturan yang diketahui oleh masyarakat, regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meneiptakan payung hukurn dalam rnasyarakat serta kesadaran masyarakat dalam keberlangsungan hidup. Faktor penghambat adalah kesadaran hukurn masyarakat yang rendah, faktor kebudayaan, kurangnya edukasi dini terkait limbah sampah makanan dan solusi alternatif terhadap tempat berdagang yang akan dipindahkan. Ketiga, dalam perspektif maqashid syari'ah bahwa yang dilakukan oleh masyarakat demi kernashlahatan dalam memelihara lingkungan dengan menerapkan konsep hifdh al­ bi'ah (memelihara lingkungan) dapat meminimalisir terjadinya marabahaya yang dapat merusak ekosistem laut

Actions (login required)

View Item