Efektivitas Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman BArat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke Perspektif Siyasah Dusturiyah

Suryanti, Suryanti (2022) Efektivitas Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman BArat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) Suryanti_1713040083_Cover, dll - Suryanti 18.pdf - Published Version Download (745kB)
	Text (BAB 1) Suryanti_1713040083_Bab I - Suryanti 18.pdf - Published Version Download (826kB)
	Text (BAB 2) Suryanti_1713040083_Bab II - Suryanti 18.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (841kB)
	Text (BAB 3) Suryanti_1713040083_Bab III - Suryanti 18.pdf - Published Version Download (765kB)
	Text (BAB 4) Suryanti_1713040083_Bab IV - Suryanti 18.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (813kB)
	Text (BAB 5) Suryanti_1713040083_Bab V - Suryanti 18.pdf - Published Version Download (631kB)
	Text (FULL TEXT) Suryanti_1713040083_Fulltext - Suryanti 18.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Adapun yang melatar belakangi penulis dalam melakukan penelitin ini adalah maraknya usaha karaoke yang tidak memiliki izin padahal aturan telah menerapkan untuk pembuatan izin yang tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat hukum empiris dengan pendekatan deskriptif jadi harus jelas dan sesuai dengan apa yang ada pada metode penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksananan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke belum efektif dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi akan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, menyebabkan ketidakefektifan suatu aturan. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan yang menyebabkan ketidakefektifan oleh penegak hukum, masyarakat, dan sarana prasarana di Kabupaten Pasaman Barat. Ketiga, tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap perizinan usaha karaoke merupakan termasuk dalam bidang administrasi pemerintahan (idariyah). Pengurusan izin usaha karaoke adalah termasuk urusan administrasi. Izin adalah perbuatan Hukum Administrasi yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

Actions (login required)

View Item