Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak- hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuranji Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Asrial, Winda (2022) Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak- hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuranji Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Skripsi thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) Winda Asrial_1813030061_cover - Winda Asrial.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) Winda Asrial_1813030061_Bab I - Winda Asrial.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (BAB 2) Winda Asrial_1813030061_Bab II - Winda Asrial.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text (BAB 3) Winda Asrial_1813030061_Bab III - Winda Asrial.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (BAB 4) Winda Asrial_1813030061_Bab IV - Winda Asrial.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text (BAB V) Winda Asrial_1813030061_Bab V - Winda Asrial.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (FULL TEXT) Winda Asrial_1813030061_Fulltext - Winda Asrial.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan pada Pasal 29 huruf c dan d yang berbunyi; “Pemerintah Daerah wajib: c. Melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan; d. Mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha”. Berdasarkan observasi penulis menemukan beberapa penyandang disabilitas merasa tidak mendapatkan perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan tidak memperoleh fasilitas kejasama Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kuranji perespektif siyasah syar’iyyah. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Pasal 29 (huruf c dan d) di bidang pekerjaan di Kecamatan Kuranji, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut, bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap pelaksanaan tersebut. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, dilakukan penelitian lapangan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari pelaku usaha pijat tunanetra dan pihak Dinas Sosial Kota Padang, dengan menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas (pelaku pijat tunanetra) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 Pasal 29 Huruf c dan d di Kecamatan Kuranji sudah terlaksana, namun belum optimal. Kedua, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut adalah anggaran yang terbatas. Ketiga, pelaksanaan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan, prinsip persamaan dan prinsip hak-hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item