Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang nomor 32 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang

Hariri Ocviani Arma, - (2021) Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang nomor 32 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text Hairi Ocviani Arma_1920040012_cover-daftartabel - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_BAB I - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_Bab II - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_Bab III - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_Bab IV - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_Bab V - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_BabVI-biodata - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text Hariri Ocviani Arma_1920040012_fulltext - An-Najda Consultant.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Efektivitas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Masa Pandemi Di Kota Padang” ditulis oleh Hariri Ocviani Arma, Nim 1920040012 pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020, pilihan untuk melangsungkan pernikahan disaat pendemi terus dilaksanakan namun, tidak sesuai dengan aturan tersebut. Rumusan masalah penelitian bagaimana efektivitas Peraturan Wali Kota Padang terhadap pelaksanaan akad nikah masa pandemi di Kota Padang. Batasan masalah penelitian hanya di KUA Kecamatan KUA Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan, dan Padang Barat dan fokus penelitian pada tahun 2020. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan akad nikah di Kota Padang masa pandemi, bagaimanan efektivitas peraturan Wali Kota Padang terhadap pembatasan pernikahan masa pandemi di Kota Padang serta apa faktor pendorong dan penghambat efektivitas peraturan Wali Kota Padang. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivis, jenis penelitian hukum empiris (nondoktrinal), jenis data kualitatif, pendekatan sosio-legal. Sumber data primer menggunakan sampel bertipe Proportionate Stratified Random Sampling (sampel acak bertingkat). Teknik pengumpulan data dengan cara obsevasi non partisipan, wawancara terstrukur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk interaktif/circle. Hasil penelitian pertama, pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi di Kota berdasarkan Peraturan tersebut, selama masa pandemi hanya bisa dilaksanakan di KUA namun praktek di lapangan cenderung dilakukan lebih banyak di luar KUA daripada di KUA itu sendiri. Pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA sesuai dengan protokol kesehatan namun juga ditemukan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kedua, ketidakefektivan peraturan Wali Kota Padang tentang PSBB karena peraturan tersebut tidak mempunyai supremasi hukum. Ketiga, faktor pendorong efektivitas peraturan Wali Kota Padang terhadap pembatasan pernikahan ditemukan 2 aturan yang mengatur hal yang sama. Faktor penghambat efektivitas peraturan Wali Kota Padang terhadap pembatasan pernikahan masa pandemi di Kota Padang adalah masih adanya pelaksanaan pernikahan di luar KUA yang memicu kerumunan, pelaksanaan protokol kesehatan yang kurang disiplin dan munculnya regulasi-regulasi dari Pemerintah Kota Padang dan Kementerian Agama sehingga belum terlaksananya aturan yang ada, muncul lagi aturan baru.

Actions (login required)

View Item