Penerapan good governance menurut UU RI nomor 28 tahun 1999 di Pengadilan Agama Kelas 18 Payakumbuh

Zakhwan, - (2023) Penerapan good governance menurut UU RI nomor 28 tahun 1999 di Pengadilan Agama Kelas 18 Payakumbuh. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text Zakhwan 1713040016 Cover dll - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text zakhwan_1713040016_BAB I - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text zakhwan_1713040016_BAB II-1 - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text zakhwan_1713040016_BAB III-1 - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text zakhwan_1713040016_BAB IV - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text zakhwan_1713040016_BAB V- DAFTAR PUSTAKA - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text zakhwan_1713040016_Full text - Zakhwan Pyk.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Skripsi berjudul “ Penerapan Good Governance di Pengadilan Agama Payakumbuh”. Disusun oleh Zakhwan NIM 1713040016, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya birokrasi pemerintahan yang buruk (bad governance). Pada tahun 1997 United Nation Development program yang merupakan organisasi pembangunan Negara-negara dunia mengeluarkan program good governance dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satu penerapan good governance yang penulis temukan adalah Pengadilan Agama Payakumbuh, di mana sebelumnya masih bad governance, sehingga pencapaian ini perlu untuk diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan good governance di Payakumbuh?. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pertama yaitu: bagaimana penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh?, yang kedua apa faktor yang mendukung dan menghambat penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh?.dan yang ketiga apa upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh? Untuk menyelesaikannya dilakukan penelitian hukum empiris yang bersumber kepada data-data primer dilapangan dan data-data sekunder dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: berdasarkan hasil penelitian penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan good governance berdasarkan Undang-undang Dasar RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Adapun faktor pendukung penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh adalah pertama, pemimpin yang menjadi panutan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Kedua, memiliki agen perubahan, ketiga, menjaga konsisten kinerja ASN, keempat, pemahaman yang kuat terhadap good governance, kelima, adanya keselarasan penerapan good governance dengan peraturan Pengadilan Agama. Faktor penghambat penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh adalah pertama, kurangnya jumlah ASN di Pengadilan Agama Payakumbuh, kedua, kurangnya fasilitas Pengadilan Agama Payakumbuh, ketiga, kurangnya waktu dalam pengadaan rapat evaluasi kerja, keempat, kurangnya sistem pengawasan, kelima, kurangnya pengetahuan terhadap ASN tentang good governance. Adapun upaya peningkatan penerapan good governance di Pengadilan Agama Payakumbuh dilakukan dengan evaluasi dan membentuk program sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item