Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pasca Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Zulkhairi, Zulkhairi (2023) Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pasca Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Zulkhairi_1713040081_Cover, dll - Ega Lestari.pdf - Published Version Download (975kB)
	Text (Bab I) Zulkhairi_1713040081_BAB I - Ega Lestari.pdf - Published Version Download (716kB)
	Text (Bab II) Zulkhairi_1713040081_BAB II - Ega Lestari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (744kB)
	Text (BabIII) Zulkhairi_1713040081_BAB III - Ega Lestari.pdf - Published Version Download (685kB)
	Text (Bab IV) Zulkhairi_1713040081_BAB IV - Ega Lestari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (693kB)
	Text (Bab V) Zulkhairi_1713040081_BAB V - Ega Lestari.pdf - Published Version Download (494kB)
	Text (Full text) Zulkhairi_1713040081_Full Text - Ega Lestari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini, dilatarbelakangi tentang bagaimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari pasca lahirnya Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang belum jalan selama dikeluarkannya perda provinsi ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari pasca lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofis lahirnya Perda dan implikasi perubahan Kerapatan Adat Nagari terhadap kelembagaan kerapatan adat nagari. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan dari Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Perisalah Legislative Ahli Muda/Sekretaris DPRD Provinsi Sumatra Barat dan juga diperoleh melalui sumber data pendukung yaitu dokumen resmi, buku, artikel dan jurnal. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai kududukan Kerapatan Adat Nagari pasca lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Temuan penelitian ini adalah, Pertama Bahwa Provinsi membuat Perda ini diperintah lansung oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bedasarkan pasal 109 Provinsi berwenang menetapkan Perda sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Kedua Perda ini bertujuan untuk memfungsikan kembali sistem nagari adat berdasarkan hak asal usul berdampak pada struktur kelembagaan serta tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari.

Actions (login required)

View Item