RESPONS PENGURUS MUI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN ARISAN DI BPR GANTO NAGARI 1954 PADANG PARIAMAN

Helmira, Marna (2011) RESPONS PENGURUS MUI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN ARISAN DI BPR GANTO NAGARI 1954 PADANG PARIAMAN. Masters thesis, UIN IMAM BONJOL PADANG.

	Text (COVER) A-COVER.pdf - Published Version Download (590kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (725kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (781kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (FULLTEXT) Z-FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Helmira Marna, 08803517, “Respons Pengurus MUI Kabupaten Padang Pariaman dan Tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Terhadap Pelaksanaan Tabungan arisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman”, Tesis: Konsentrasi Syari’ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2011, 107 halaman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Undang�Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terhadap pelaksanaan tabungan arisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman dan Bagaimana Respons pengurus MUI Kabupaten Padang Pariaman terhadap pelaksanaan akad tabungan arisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) menjelaskan tinjauan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terhadap pelaksanaan tarisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman, serta (2) menjelaskan respons pengurus MUI Kabupaten Padang Pariaman terhadap pelaksanaan tabungan arisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (field research) di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman dan Pengurus MUI Kabupaten Padang Pariaman serta melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan data-data relevan yang menunjang pembahasan ini. Data yang diperoleh diolah dengan pendekatan berfikir deduktif, induktif dan komparatif dengan merujuk pada argumentasi nash al-Qur’an dan hadits. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa: (1) secara legal formal pelaksanaan tabungan arisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman sudah sah berdasarkan Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, di mana produk tarisan dimasukkan ke dalam kategori tabungan. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa meski penamaannya memakai kata tabungan arisan, namun pada pelaksanaannya, tabungan arisan pada BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman dimasukkan BI ke dalam kategori tabungan. Adapun tentang masalah arisan, merupakan hasil dari pengembangan dan kreatifitas BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman dalam rangka menarik minat nasabah. (2) pengurus MUI Kabupaten Padang Pariaman memberikan respons yang bervariasi terhadap produk tarisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman. Azwar Tk Sidi, Zainal Tk Mudo dan Masrican Tk. Marajo Basa membolehkan dengan argumentasi bahwa akad tarisan dilakukan suka sama suka, saling membantu sesama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Abdul Razak Tk. Mudo menganggap tarisan ini syubhat dengan alasan sistem dan pelaksanaan tarisan masih samar atau ada ketidakjelasan. Sedangkan Buya Chairuddin mengharamkan produk tarisan ini dengan argumentasi bahwa pada pelaksanaan tarisan menyerupai judi dan mengajarkan kepada masyarakat untuk berspekulasi (untung-untungan) dengan diiming-imingi undian berhadiah. Berdasarkan hasil kajian ini, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan akad tabungan arisan di BPR Ganto Nagari 1954 Padang Pariaman perlu dikaji kembali oleh pengurus MUI Kabupaten Padang Pariaman dengan membawanya ke komisi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Sumatera Barat, untuk dapat di mudzakarahkan. Penelitian ini juga merekomendasikan sebaiknya yang menjadi anggota komisi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah ulama yang memiliki kapasitas ilmu syari’ah.

Actions (login required)

View Item